Secangkir kopi tak lagi cukup menepis lelahnya empati. Bayang-bayang "matahari kembar" membuat arah Nusantara kian dipertanyakan.

Langit yang Tak Mampu Menampung Dua Matahari

Coretan Politik - Pernahkah Anda menatap langit yang sama, namun merasakan cuaca yang sama sekali berbeda? Di satu sisi awan tampak tenang, namun di sisi lain badai sedang diam-diam merakit kekuatannya. Begitulah kira-kira metafora yang paling pas untuk menggambarkan iklim politik Indonesia di pertengahan tahun 2026 ini.

Selama bertahun-tahun, rakyat Indonesia disuguhi tontonan rekonsiliasi yang tampak begitu manis. Pemilu demi pemilu berlalu, air mata tumpah, pertemanan retak, persaudaraan diuji di grup-grup WhatsApp keluarga. Namun, pada akhirnya, para elite selalu menemukan cara untuk berdansa bersama di atas panggung kekuasaan. Rakyat, yang terlanjur membela mati-matian, perlahan mulai dihinggapi apa yang dalam ilmu psikologi disebut sebagai "kelelahan empati" (empathy fatigue). Kita lelah merasa peduli, lelah bersimpati, dan lelah membenarkan tindakan para pemimpin yang pada akhirnya hanya memikirkan kelangsungan takhta mereka sendiri.

Kini, di balik senyum ramah dan jabat tangan erat di depan kamera, terselip sebuah praktik "kepemimpinan manipulatif". Narasi persatuan terus digaungkan sebagai obat penenang, sementara di balik layar, pisau-pisau birokrasi sedang diasah untuk membatasi ruang gerak satu sama lain. Cerita tentang renggangnya hubungan Presiden Prabowo Subianto, sang suksesor, dengan Joko Widodo, sang pendahulu sekaligus kingmaker, bukanlah sekadar isapan jempol belaka. Ini adalah babak baru dari sebuah lakon klasik: bahwa kekuasaan, pada hakikatnya, tidak pernah suka berbagi tempat tidur. SBY pernah memperingatkan tentang bahaya "matahari kembar", dan hari ini, ramalan itu terasa begitu nyata membakar ubun-ubun demokrasi kita.

Transisi Tokoh dan Terkuncinya Ruang Gerak

Mari kita putar kembali waktu sejenak. Pemilu 2024 adalah puncak dari sebuah mahakarya politik. Joko Widodo, dengan segala instrumen yang dimilikinya, berhasil menempatkan putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, sebagai pendamping Prabowo Subianto. Narasi yang dijual sangatlah memabukkan: "Keberlanjutan". Namun, waktu adalah hakim yang paling jujur. Begitu kekuasaan berpindah tangan sepenuhnya pada Oktober 2024, realitas baru mulai menampakkan taringnya.

Laporan investigatif dari jurnalis Tempo dalam program "Bocor Alus Politik" mengupas tuntas realitas ini. Saat ini, Presiden Prabowo dan Joko Widodo makin jarang tampil bersama di depan publik. Bukan hanya itu, Jokowi dikabarkan beberapa kali mencoba mengajukan permintaan bertemu melalui orang-orang dekat Prabowo, namun bagai bertepuk sebelah tangan; tak ada respons. Jokowi, yang konon masih memiliki setumpuk catatan dan masukan terkait program-program andalan seperti makan bergizi gratis, koperasi desa merah putih, hingga swasembada pangan, kini mendapati dirinya berada di luar pagar istana.

Telusuri lebih dalam artikel opini: Di Balik Pembatalan Pencopotan Putra Try Sutrisno: Jokowi, Gibran, dan Prabowo di Persimpangan Politik? di Coretan Politik

Imbas dari kedinginan ini langsung menusuk ke jantung Istana Wakil Presiden. Gibran, sang putra mahkota yang tadinya diplot untuk mengawal transisi dan memegang kendali atas urusan tertentu (seperti ekonomi kreatif), kini mendapati dirinya tanpa wewenang khusus. Tiga kolega Gibran dan satu mantan pejabat bercerita bahwa Sang Wapres sama sekali tidak diberikan wewenang untuk menjalankan program-program prioritas pemerintah. Ia menjadi penonton di rumahnya sendiri.

Tembok Birokrasi dan Hambatan Struktural

Jika Anda berpikir bahwa ini sekadar soal "tidak diberi kerjaan", Anda keliru. Tantangannya jauh lebih sistematis. Terdapat semacam blokade administratif yang dipasang di sekeliling Gibran. Dalam tata kelola negara yang sehat, koordinasi antara menteri dan wakil presiden adalah hal yang lumrah. Namun kini, beberapa pejabat negara yang ingin atau harus bertemu dengan Gibran diwajibkan melalui pintu koordinasi Istana Presiden.

Lebih jauh lagi, jika ada menteri yang hendak rapat atau bertemu dengan Wapres, mereka diwajibkan untuk melaporkan informasi pertemuan tersebut secara resmi ke Kementerian Sekretariat Negara (Setneg) terlebih dahulu. Ini bukan sekadar tertib administrasi; ini adalah bentuk containment atau pengisolasian.

Di gedung dewan, hambatannya pun terasa sama nyatanya. Seorang pimpinan fraksi Partai Gerindra di DPR yang masih berkerabat dengan Prabowo dilaporkan mengumpulkan para politikus partainya dan memberikan pesan yang jelas: "Waspadai pergerakan Gibran di daerah.". Di titik ini, kepemimpinan manipulatif bekerja dengan sangat halus. Di luar, mereka adalah dwi-tunggal. Di dalam, ada garis demarkasi yang sangat tebal yang tak boleh dilanggar. Bagaimana mungkin sebuah negara besar bisa berlari cepat jika kaki kanan dan kaki kirinya melangkah ke arah yang saling berlawanan?

Inovasi Bertahan Hidup atau Kampanye Terselubung?

Terasing dari ruang rapat kabinet, blusukan menjadi sekoci penyelamat elektabilitas untuk kembali menyapa akar rumput yang perlahan menjauh.

Ketika pintu depan terkunci, insting seorang politikus adalah mencari jendela yang terbuka. Terisolasi dari pengambilan kebijakan strategis nasional, Gibran menemukan "inovasinya" sendiri: kembali ke akar rumput. Sejak menjabat pada Oktober 2024 hingga Mei 2026, catatan mencatat ia telah melakukan blusukan ke lebih dari 180 titik di seluruh Indonesia.

Angka 180 titik ini bukanlah sebuah kebetulan yang acak. Ini adalah akumulasi kunjungan ke pasar-pasar, kecamatan, dan gang-gang sempit. Intensitasnya pun semakin meningkat tajam pada bulan Oktober 2025. Mengapa Oktober 2025? Ternyata, di saat yang sama, beredar sebuah survei tertutup yang menunjukkan tren penurunan kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran. Blusukan ini, bagi Gibran, adalah sekoci penyelamat untuk merawat elektabilitas dan personal branding-nya di tengah kapal birokrasi yang tak mengizinkannya memegang kemudi.

Namun, ada ironi besar di balik inovasi komunikasi politiknya. Ketika aksi demonstrasi meletus di mana-mana di mana mahasiswa turun ke jalan menuntut evaluasi terhadap makan bergizi gratis, militerisme, hingga koperasi Desa Merah Putih Presiden Prabowo justru seolah menghilang dari sorotan kamera. Gibran, yang biasanya dicari dan tak pernah muncul pada momen genting, tiba-tiba muncul di Istana Wapres untuk menerima mahasiswa.

Anehnya, bukannya merespons substansi tuntutan demonstran, Gibran dan timnya (yang konon melibatkan mantan Mensesneg Pratikno) justru secara konstan menyodorkan isu yang jauh panggang dari api: Artificial Intelligence (AI) atau kecerdasan buatan. Mulai dari video monolog tentang AI hingga kucing peliharaannya di Instagram, ia mencoba merangkul konstituen anak muda. Sayangnya, menurut kajian tim mereka sendiri, isu AI ini sangat tersegmentasi dan nyaris tidak bisa dicerna atau dirasakan manfaatnya oleh masyarakat kelas bawah. Sebuah strategi komunikasi yang mungkin terlihat canggih di atas kertas, namun terasa hampa di lapangan.

Sosiologi Massa dan Psikologi Kekuasaan

Mari kita bedah fenomena ini dengan pisau analisis yang lebih beragam. Dari kacamata sosiologi politik, apa yang dilakukan keluarga Jokowi termasuk kunjungan-kunjungan Jokowi ke berbagai daerah setelah lengser adalah upaya mempertahankan patronase. Kunjungan Jokowi ke NTT, misalnya, yang meninjau petani rumput laut, tidak lepas dari agenda untuk memperkuat konsolidasi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang dipimpin oleh putra bungsunya, Kaesang Pangarep. Ini membuktikan bahwa klan politik sedang mati-matian menjaga basis massa mereka.

Dari sudut pandang psikologi massa, rakyat sedang digiring ke dalam ruang gaslighting massal. Janji "keberlanjutan" yang dulu dielu-elukan kini berubah wujud menjadi rivalitas tersembunyi. Kondisi ini menciptakan stres sosial. Rakyat miskin yang menunggu janji makan gratis dihadapkan pada tontonan elite yang sibuk bermanuver.

Baca juga analisis terkait kami: Matahari Kembar di Langit Politik Indonesia: Prabowo dan Jokowi? di Coretan Politik

Secara ekonomi, ketidakharmonisan antara Presiden dan Wakil Presiden, meski disembunyikan rapat-rapat, jelas mempengaruhi kepercayaan investor. Modal adalah sesuatu yang sangat pengecut; ia akan lari dari wilayah yang memiliki ketidakpastian politik tingkat tinggi. Jika menteri harus melapor ke sana-sini hanya untuk sebuah rapat koordinasi, dapat dipastikan lambatnya eksekusi kebijakan ekonomi di lapangan. Ini adalah harga mahal dari sebuah kompromi politik yang dipaksakan.

Mengapa Efek Ekor Jas (Coattail Effect) Masih Relevan?

Bagi pembaca awam, mungkin istilah coattail effect terdengar asing. Bayangkan ada seorang penyanyi superstar yang sedang konser. Siapa pun penyanyi pendatang baru yang diizinkan tampil sebagai pembuka konsernya, pasti akan ikut terkenal. Kepopuleran si bintang utama itulah yang disebut sebagai 'jas panjang' yang ekornya menarik orang-orang di sekitarnya.

Dalam kasus Jokowi dan PSI, coattail effect ini masih sangat nyata. Survei internal PSI mencatat bahwa keterpilihan PSI masih sangat bergantung pada faktor Jokowi. Hebatnya, jika pemilihan legislatif diadakan hari ini (di pertengahan 2026), intervensi Jokowi diperkirakan masih bisa menyumbang dan mendongkrak suara PSI hingga maksimal 8%. Angka 8% ini sangat krusial karena melampaui parliamentary threshold (ambang batas parlemen). Oleh karena itu, Jokowi rela terus turun gunung, memperbaiki citra pemerintah yang berimbas pada anaknya, sekaligus menjadi motor penggerak bagi PSI.

Sindrom Koalisi Paksaan

Kondisi di mana Kepala Negara dan Wakilnya berasal dari faksi kekuatan yang berbeda dan berakhir pada perseteruan dingin bukanlah hal baru di dunia. Kita tidak perlu jauh-jauh mencari contoh. Mari melongok ke tetangga kita, Filipina.

Pada pemilu 2022, Bongbong Marcos (putra diktator Ferdinand Marcos) bersatu dengan Sara Duterte (putri presiden petahana saat itu, Rodrigo Duterte) dalam sebuah tiket kampanye "UniTeam". Strategi ini sukses besar membawa kemenangan. Namun, belum genap separuh jalan, aliansi itu hancur berkeping-keping. Sara Duterte mengundurkan diri dari kabinet, sementara kubu Marcos dan Duterte kini secara terbuka saling menyerang satu sama lain.

Apa yang terjadi di Filipina adalah cermin retak yang mungkin sedang menatap balik ke arah Indonesia. Ketika dua klan besar bersatu bukan karena kesamaan ideologi yang mendalam, melainkan murni karena kalkulasi elektoral untuk memenangkan pemilu, maka usai pesta usai pulalah kemesraannya. Pemerintahan menjadi ajang "perang dingin" di dalam istana, dan pada akhirnya, program-program untuk rakyat miskinlah yang menjadi korban penundaan dan birokrasi berbelit.

Riuh Rendah Suara Netizen: Barometer Kekecewaan Publik

Riuh rendah di ruang siber adalah bukti tak terbantahkan bahwa masyarakat mulai terbangun dari hipnotis ilusi 'keberlanjutan' dan menuntut kompetensi sejati.

Jurnalisme hari ini tidak akan lengkap tanpa menangkap denyut nadi masyarakat di ruang siber. Komentar-komentar di media sosial atas video dokumenter Tempo memberikan kita potret jujur mengenai "kelelahan empati" yang telah mengkristal menjadi sinisme kronis.

Seorang netizen dengan akun @Titik-y7c merangkum ironi pemerintahan ini dengan sebuah kalimat satire tingkat tinggi yang disukai ratusan orang: "Presidennya keliling dunia, Wapresnya keliling Indonesia, Rakyatnya pusing 7 keliling". Ini adalah jeritan ketidakberdayaan rakyat melihat pembagian tugas negara yang terasa absurd.

Sikap kritis terhadap kapasitas kepemimpinan Gibran juga tidak ditutup-tutupi. Komentar menohok datang dari @lutfiatitimbang1219 yang menulis pendek namun tajam: "Gibran terlalu kosong 😂". Publik tampaknya mulai menyadari bahwa manuver blusukan tidak bisa menutupi kekosongan narasi dan kompetensi manajerial. Hal ini diperkuat oleh keresahan @kirmantomanto8724 yang membandingkan standar pemimpin negara dengan standar rekrutmen pegawai sipil biasa. Ia mengusulkan agar "Calon presiden dan wapres harus lolos passingrade TIU, TWK, TKP... masa kalah sama guru paud yg minimal S1". Sebuah tamparan keras bagi regulasi politik kita yang kerap memberi karpet merah bagi privilege dinasti.

Lebih dari sekadar keluhan, kolom komentar juga menjadi ruang bagi pencerahan dan peringatan. Ada sebuah seruan tegas untuk menolak jebakan masa lalu. Akun @purwanialif5547 menulis dengan penuh amarah: "Pelajaran bagi seluruh Rakyat Indonesia jangan pernah memilih pemimpin yg berkelanjutan 😡". Sentimen ini diamini oleh @eddylsm yang menyatakan, "Indonesia DARURAT pemimpin jujur, kredibel dan berintegritas".

Lalu, di mana posisi para mantan pendukung? Penyesalan pun terekam jelas. Akun @PaskalisBailon-o7u, yang mewakili masyarakat Nusa Tenggara Timur, menuliskan kekecewaan mendalam: "Minta maaf kami di NTT tdk bodoh2 amat, dulu kami dukung jokowi tapi hari ini jangan berharap banyak. Kami punya otak untuk menilai pemimpin yg pantas". SBY benar, kata akun @dzaki8331, "Perkataan pak SBY soal Matahari Kembar terbukti benar. Sekarang Kubu Jokowi dan Kubu Prabowo mulai ada percikan api".

Ini adalah alarm paling nyaring bagi iklim demokrasi kita. Bahwa rakyat di akar rumput sesungguhnya memantau, mencatat, dan seperti yang diingatkan oleh @Ardi364 "Kalo 2029 masih ada pemilu, tolong ini mah jangan sampe kita semua salah lagi milih pemimpin. Fatal akibatnya". Memilih figur karena ikut-ikutan tanpa mengukur kapasitasnya membuat kita terancam menjadi "bangsa ini rusak akibat pejabatnya yg tdk berkompeten!" tegas @marya2271. Jika masih ada yang memilih pola serupa di 2029, seperti kata @AlbertMulyadi-l6c, "fix Indonesia emang aneh dan anomali".

Mencari Jalan Keluar dari Labirin Elitisme

Pertanyaan besarnya, seperti yang diajukan dalam diskursus media Bocor Alus Politik: "Apakah di 2029 nanti Jokowi masih akan jadi king maker?". Jawaban atas pertanyaan itu sesungguhnya tidak terletak pada Jokowi, melainkan pada kematangan kita sebagai pemilih.

Dalam sebuah demokrasi yang sehat, kontestasi politik mestinya melahirkan ide-ide baru, solusi segar, dan tokoh-tokoh alternatif. Namun, yang terjadi belakangan ini hanyalah rotasi kekuasaan di antara wajah-wajah yang itu-itu saja (Lu lagi, lu lagi). Kelelahan empati dan manipulasi kepemimpinan akan terus berulang jika kita membiarkan diri kita terus-menerus disetir oleh narasi ketakutan atau janji instan.

Kita butuh titik harapan baru. Titik harapan itu dimulai dengan kewarasan publik untuk mulai membedah rekam jejak, kapasitas rasional, dan integritas calon pemimpin kita sejak hari ini. Jangan lagi biarkan nasib lebih dari 280 juta jiwa ditentukan oleh tawar-menawar segelintir elite di ruang tertutup, di mana wewenang bisa dipangkas hanya lewat pesan berantai, dan di mana blusukan sekadar menjadi teater absurditas di tengah kelaparan rakyat.

Sudah saatnya kita menyudahi panggung sandiwara matahari kembar ini. Langit Indonesia cukup luas untuk menerangi semua warganya, asalkan kita berani memilih matahari yang benar-benar terbit dari timur kejujuran, bukan sekadar kilau lampu sorot hasil rekayasa. Mari jadikan 2029 sebagai tonggak kedewasaan politik, di mana kita menolak takluk pada kelumpuhan empati, dan berdiri tegak sebagai bangsa yang cerdas memilih masa depannya. (Tim Redaksi Coretan Politik)

FAQ

1. Apa yang dimaksud dengan fenomena 'Matahari Kembar' dalam politik Indonesia? Matahari Kembar merujuk pada metafora peringatan SBY tentang potensi adanya dua kekuatan utama yang saling mendominasi (dalam hal ini pengaruh Jokowi dan kekuasaan riil Prabowo) di dalam satu pemerintahan yang berisiko menciptakan konflik kepentingan.

2. Mengapa Gibran belakangan ini rajin melakukan blusukan ke berbagai daerah? Berdasarkan laporan, blusukan ini dilakukan sebagai manuver merawat popularitas dan elektabilitas, di tengah kabar bahwa Gibran tidak diberikan wewenang khusus dalam mengeksekusi program prioritas Presiden.

3. Apa itu 'Kelelahan Empati' (Empathy Fatigue) dalam politik? Kondisi di mana masyarakat merasa apatis, lelah secara emosional, dan kehilangan simpati akibat terus-menerus disuguhi drama, konflik elitis, dan janji politik yang tidak ditepati.

4. Apakah Jokowi masih memiliki pengaruh (Coattail Effect) menjelang Pemilu berikutnya? Survei internal dari PSI menunjukkan bahwa efek ekor jas Jokowi masih cukup kuat dan mampu mendongkrak suara partai hingga mendekati 8%, menjadi alasan ia terus turun menyapa basis massanya.

5. Apa dampak dari terbentuknya 'Koalisi Gemuk' dalam pemerintahan baru? Pembentukan koalisi mayoritas atau 'koalisi gemuk' di parlemen bertujuan untuk mengamankan stabilitas eksekutif dan memastikan kelancaran eksekusi program-program pemerintah tanpa hambatan legislatif. Namun, fenomena ini sering dikritik karena berisiko mematikan fungsi pengawasan (check and balances) dari pihak oposisi, sehingga kebijakan atau undang-undang berpotensi disahkan tanpa perdebatan publik yang kritis dan transparan.